Upah Minimum

image

Aturan upah minimum adalah salah satu kekeliruan sipil besar yang dilakukan melawan pekerja dengan ketrampilan rendah yang membutuhkan kesempatan yang bisa secara legal direbut oleh para pekerja kelas menengah, kaum profesional masa depan, wirausahawan. Apa yang dilakukan oleh aturan upah minimum kepada orang miskin adalah meniadakan dari mereka kesempatan yang sama yang bisa dipilih dengan bebas oleh pihak lain bagi kebaikan mereka sendiri.

Seorang pelajar kelas menengah berusia 20 tahun, misalnya, bisa kerja paruh waktu bergaji $6.00 per jam untuk separuh waktu dalam minggu kerja dan masuk kelas untuk memperbaiki prospek kerjanya ke depan pada separuh sisanya. Sebagai akibatnya, pelajar tersebut tidak mendapatkan $6.00 per jam untuk usahanya tapi upah sub-minimum sebesar $3.00 untuk minggu kerja penuh selama 40 jam (20 jam pada kerja $6.00 dan 20 jam di kelas serta waktu belajar senilai $0). Dan jika biaya kuliah, buku, dan bensin dimasukkan maka si pelajar mungkin memperoleh upah efektif yang bernilai negatif! Ini dilakukan oleh si pelajar secara suka rela – kerja dengan upah sub-minimum dipilih dengan bebas sebagai hak sipil yang tidak disangkal oleh pemerintah.

Seorang calon dokter berusia 30 tahun memilih rute yang sama dalam memperbaiki ekonominya. Waktunya tidak hanya habis di masa pra-sarjana seperti dalam kasus pelajar 20 tahun tadi, tapi juga di jurusan kedokteran, tidak mendapat upah. Faktanya, keduanya membayar untuk belajar saat ini agar bisa mendapatkan pemasukan yang jauh lebih tinggi nantinya. Sekali lagi, sang calon dokter mengambil pilihan ini sebagai hak sipil – tidak ada aturan yang melarang dia untuk melakukan hal itu.

Seseorang yang mau berusaha yang memulai bisnisnya akan sering kehilangan uang selama beberapa bulan, bahkan beberapa tahun, sebelum mendapatkan laba pada usaha yang baru. Sekali lagi, dia menerima upah jauh lebih kecil dari yang dimandatkan oleh aturan upah minimum. Tapi, dia sungguh-sungguh bebas, sebagai seorang entrepreneur, untuk melakukan itu – hal itu tidak ilegal.

Tapi bagaimana dengan warga berkeahlian rendah yang tidak belajar di sekolah tinggi atau memiliki karir medis atau sedang memulai bisnisnya? Di sini campur tangan pemerintah secara harafiah menyatakan tidak sah apa yang bisa dipilih oleh kelompok lain secara bebas. Seorang pekerja yang produksinya hanya bernilai $4.00 per jam bagi majikan diingkari kesempatannya untuk menerima upah rendah ini bagi kesempatannya untuk belajar, tidak dalam arti formal di dalam ruangan kelas atau klinik pelatihan atau sebagai pebisnis, tapi di tempat kerja itu sendiri. Bisa dikatakan bahwa kebanyakan pembaca halaman ini mendapatkan upah jika mendapat pekerjaan, tidak lewat pelatihan formal tapi dengan belajar dan membuktikan diri dalam pekerjaan mereka.

Siapapun yang ragu bahwa aturan upah minimum adalah isu hak sipil hanya perlu melihat statistik pengangguran untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan ini. Tabel pengangguran di bawah memperjelas bahwa segmen-segmen masyarakat yang bisa diidentifikasi secara legal telah didiskriminasi – mereka mengalami diskriminasi karena nilai produktif mereka yang rendah telah menempatkan mereka dalam posisi di mana mereka tidak bisa secara legal memilih kombinasi antara upah dan pelatihan kerja yang mungkin mereka inginkan.

Kategori      Tingkat Pengangguran
___________________________________
                   Januari 2007

Keseluruhan                             4.6%
16-19 thn                                15.0%
Kulit hitam 16-19 thn            29.1%
25-54 thn                                  3.7%
___________________________________
Sumber: Bureau of Labor Statistics (www.bls.gov/home.htm)

Berhadapan dengan analisa ini harus ditanyakan kenapa yang saya sebut “hak upah efektif” ditiadakan dari beberapa segmen masyarakat tertentu? Jawabannya adalah bahwa meniadakan hak semacam itu dari mereka yang berketrampilan rendah tidak memiliki konsekuensi politik yang negatif. Tidak seperti kelompok lain, populasi ini secara umum tidak ikut memilih, tidak berkontribusi dalam kampanye, tidak menulis surat ke media, dan secara umum tidak membuat suara mereka terdengar secara politis – orang-orang ini bisa dihalangi dari hak sipil yang dinikmati sisa masyarakat lainnya, karena mereka tidak terhitung secara politis.

Aturan upah minimum adalah kejahatan yang dilakukan pemerintah pada sekelompok orang yang bisa memberi paling sedikit, sementara politisi memperoleh keuntungan dengan tampak menjadi lebih baik dan lebih pengasih. Hal itu merupakan pelanggaran atas ketentuan perlindungan yang setara dari Amandemen Keempatbelas. Maka atas nama kaum miskin, sudah waktunya untuk menghapus kekeliruan sipil yang memalukan ini.

Referensi

Brown, Susan, et al. 1974. The Incredible Bread Machine. San Diego, Calif.: World Research. Pp. 80-83.

Friedman, Milton. 1983. Bright Promises, Dismal Performance. New York: Harcourt Brace Jovanovich. Pp. 16-19.

Hazlitt, Henry. 1979. Economics in One Lesson. New Rochelle, N.Y.: Arlington House. Pp. 134-39.

Schiff, Irwin. 1976. The Biggest Con: How the Government is Fleecing You. Hamden, Conn.: Freedom Books. Pp. 164-78.

Sowell, Thomas. 1990. Preferential Policies. New York: William Morrow. Pp. 27-28.

Williams, Walter. 1982. The State Against Blacks. New York: McGraw-Hill. Pp. 33-51.

Manado, 21 Februari 2016

diterjemahkan oleh amato dari buku The Concise Guide to Economics, 3rd Edition; Chapter 5, karya Jim Cox.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s