Kota Privat: Jalan Menuju Kebebasan

Dengan Kerjasama Sukarela, Segalanya Menjadi Mungkin

oleh Titus Gebel

Mari kita menganalisis pasar bagi pemerintahan: negara ada, setidaknya dalam sebagiannya, karena ada permintaan akan mereka. Negara yang berfungsi menawarkan kerangka yang stabil bagi hukum dan tatanan, yang memungkinkan ko-eksistensi dan interaksi sejumlah besar orang. Menarik bahwa kebanyakan orang mau menerima pembatasan yang signifikan terhadap kebebasan pribadi mereka sebagai gantinya. Bahkan mungkin kebanyakan orang Korea Utara akan memilih bertahan di negeri mereka dibanding hidup bebas tapi sebatang kara seperti Robinson Crusoe di pulau terpencil. Manusia adalah binatang sosial.

Meski begitu, jika kamu bisa menawarkan layanan dari sebuah negara tetapi bisa menghindari kekurangannya, kamu akan menciptakan produk yang lebih baik. Tapi setelah beberapa dekade dalam aktivitas politik, saya tiba pada kesimpulan bahwa kebebasan nyata, dalam arti kesukarelaan dan penentuan diri sendiri, tidak bisa dicapai dengan bermain-main bersama negara yang ada lewat proses demokrasi. Ada permintaan yang tak cukup bagi nilai-nilai tersebut pada saat ini.

Meski demikian, seseorang bisa menawarkan hal ini sebagai produk ceruk bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Mungkin saja bagi perusahaan-perusahaan pribadi untuk memberikan semua layanan yang diperlukan yang biasanya dimonopoli oleh pemerintah. Saya ingin membuat perusahaan seperti itu.

Kota Privat

Semua yang kita tahu dari pasar bebas bisa diterapkan pada apa yang saya sebut “pasar hidup bersama”: pertukaran sukarela (termasuk hak untuk menolak tawaran apapun), persaingan antar produk, dan hasil beragam dari banyak produk. Perusahaan “penyedia jasa pemerintahan” bisa menawarkan model spesifik dari kehidupan bersama dalam sebuah kawasan tertentu dan hanya mereka yang suka pada tawaran itu yang akan tinggal di situ. Tawaran seperti itu harus menarik – kalau tidak, tak akan ada pelanggan.

Inilah gagasan mengenai kota privat: sebuah perusahaan privat yang bersifat sukarela, untuk mencari laba, yang menawarkan perlindungan untuk hidup, kebebasan dan kepemilikan dalam sebuah kawasan tertentu – yang lebih baik, lebih murah, dan lebih bebas daripada model-model negara yang sudah ada. Tempat tinggal akan tergantung pada hubungan kontraktual yang sudah diketahui sebelumnya antara penduduk dengan pengurus. Dalam kasus adanya konflik menyangkut penafsiran terhadap kontrak, akan ada arbitrasi independen.

Kota privat tidak dimaksudkan sebagai tempat peristirahatan bagi orang-orang kaya. Jika berfungsi selayaknya, kota seperti ini akan berkembang seperti Hongkong, yang menawarkan kesempatan bagi orang kaya seperti juga bagi orang miskin. Para penduduk yang baru yang ingin bekerja tapi tidak memiliki alat bisa menegosiasikan penundaan pembayaran kewajiban mereka, dan majikan yang mencari tenaga kerja bisa mengambil alih kewajiban pembayaran kontrak mereka.

Insentif bagi pengurus kota privat adalah laba: menawarkan produk yang menarik dengan harga yang tepat. Ini mungkin termasuk barang-barang publik, seperti lingkungan yang bersih, polisi, dan pemadam, juga beberapa infrastruktur dan aturan sosial. Tapi layanan utama pengurus adalah memastikan bahwa tatanan bebas tidak dirusak dan bahwa kehidupan serta kepemilikan penduduk tetap aman.

Dalam prakteknya, pengurus hanya bisa menjamin ini jika dia bisa mengendalikan siapa yang datang (pencegahan) dan siapa yang berhak mengusir pengacau (reaksi). Untuk segala sesuatu di luar kerangka ini, ada para entrepreneur privat, asuransi, dan kelompok-kelompok masyarakat sipil. Tentu saja, semua aktivitas akan berakhir manakala hak orang lain dilanggar. Lain daripada itu, koreksi yang pantas adalah persaingan dan permintaan.

Tatanan dan Pintu Keluar

Akankah ancaman persaingan membawa perlindungan yang cukup bagi para penduduk? Pertimbangkan hal berikut: Kerajaan Monaco adalah sebuah monarki konstitusional. Negara ini tidak mengakui hak partisipasi politik bagi para penduduk tanpa kewarganegaraan Monaco – sekira 80 persen populasinya, termasuk saya. Meski begitu, ada lebih banyak pelamar untuk menjadi penduduk dibandingkan dengan pasar perumahan yang kecil dari yang bisa dierima oleh tempat kecil ini (dua kilometer persegi).

Kenapa begitu? Ada tiga alasan: tidak ada pajak langsung di Monaco bagi individu; ia sangat aman; dan pemerintah membiarkan kamu. Jika Monaco mengubah hal ini, orang-orang akan pindah ke wilayah lain. Jadi, di luar posisi formal dari kekuasaan besar pangeran, persaingan dengan wilayah lain – bukan pemisahan kekuasaan, bukan konstitusi, dan bukan pemilihan umum – yang memastikan kebebasan para penduduk.

Sesuai dengan itu, tidak ada juga kebutuhan terhadap parlemen. Malahan, badan perwakilan seperti itu merupakan bahaya konstan terhadap kebebasan, karena kelompok-kelompok kepentingan khusus secara tak terelakkan akan membajak dan mengubahnya menjadi tempat persediaan layanan sendiri bagi kelas politik. Sialnya, aturan hukum tidak menyediakan perlindungan yang memadai menghadapi kecenderungan dalam masyarakat Barat kontemporer ini. Jika hukum atau konstitusi menghalangi, mereka akan dengan cepat memodifikasi atau menafsirkannya dalam cara yang cocok secara politis.

Persaingan telah terbukti sebagai metode yang efektif dalam sejarah manusia untuk membatasi kekuasaan. Dalam sebuah kota privat, kontrak dan arbitrasi adalah alat yang efisien untuk kepentingan penduduk. Tapi pada akhirnya, adalah persaingan dan kemungkinan dari sebuah pintu keluar yang cepat yang menjamin bahwa pengurus tetap menjadi penyedia jasa dan tidak menjadi diktator.

Sebuah kota privat bukan gagasan konstruktivis utopia. Malahan, ia adalah semata model bisnis biasa yang diterapkan pada sektor lain, pasar hidup bersama. Pada hakikatnya, pengurus hanyalah penyedia jasa, yang membangun dan merawat kerangka kerja di dalam mana masyarakat bisa berkembang, terus berlangsung, tanpa tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Satu-satunya tuntutan permanen atas nama kebebasan dan penentuan diri sendiri adalah kontrak dengan pengurus. Hanya kontrak ini yang bisa menciptakan kewajiban yang diperintahkan. Sebagai misal, penduduk bisa bersetuju mengenai pembentukan sebuah dewan. Tapi sekalipun 99 persen penduduk mendukung gagasan itu dan secara sukarela tunduk pada keputusan dewan, badan ini tidak punya hak untuk memaksakan gagasan mereka pada sisa 1 persen penduduk. Dan inilah poin pentingnya, yang selalu gagal dalam sistem masa lalu dan masa kini: sebuah jaminan yang bisa diandalkan atas kebebasan individu.

Dari Mana Memulai

Dalam mengawali proyek ini, otonomi dari kedaulatan yang ada harus diamankan. Tidak butuh kemerdekaan wilayah yang lengkap, tapi harus termasuk hak untuk mengatur urusan internal kota tersebut. Pembangunan kota privat karenanya membutuhkan pertama-tama persetujuan dengan negara yang sudah ada. Negara induk menjamin hak pengurus untuk membangun kota privat dan merancang peraturannya sendiri dalam sebuah kawasan yang jelas, idealnya dengan akses pada laut dan dulunya tidak disatukan.

Negara-negara yang ada bisa menjual konsep ini saat mereka bisa berharap mendapatkan keuntungan dari hal itu. Kuasi negara kota Hongkong, Singapura, dan Monaco memiliki lingkar penjagaan dari populasi yang padat dan area berlimpah yang berdekatan dengan perbatasan mereka. Area-area ini adalah bagian dari negara induk dan penduduknya membayar pajak pada negeri induknya. Sekarang, jika struktur seperti itu terbentuk di seputar area yang sebelumnya tidak berkembang dan tidak berpopulasi, ini adalah keuntungan bagi negara induk. Berunding dengan pemerintah untuk menyerahkan sebagian kedaulatan tentunya bukan tugas yang mudah, tapi hal ini dalam pandangan saya lebih menjanjikan daripada upaya untuk “mengubah sistem dari dalam.”

Kota privat lebih dari semata gagasan yang bagus untuk sejumlah orang di pinggiran. Kota privat memiliki potensi untuk membawa negara-negara yang ada pada destruksi kreatif. Jika kota-kota privat berkembang di seluruh dunia, mereka akan meletakkan negara di bawah tekanan yang hebat untuk mengubah sistemnya menuju lebih banyak kebebasan, atau mereka akan kehilangan orang dan pemasukan.

Adalah justru efek positif dari persaingan ini yang telah hilang dalam pasar negara saat ini. Tidak semua kota privat harus sesuai dengan aturan-aturan ideal saya. Kota-kota yang terspesialisasi menawarkan keamanan sosial atau melayani urusan agama atau ideologi tertentu yang mungkin. Di dalam kerangka ini, bahkan kaum sosialis akan bebas untuk membuktikan bahwa sistem mereka yang dijalankan dengan baik bisa benar-benar berfungsi. Tapi dengan ini ada satu hal yang berbeda: orang lain tidak harus menderita dari eksperimen sosial ini (atau yang lain). Superstruktur asosiasi sukarela memungkinkan banyak sistem berbeda untuk bermekaran. Dengan partisipasi sukarela, segala hal menjadi mungkin.

Aturan sederhana ini memiliki potensi untuk melucuti dan mengubah bahkan ideologi totaliter menjadi hanya salah satu produk di antara sekian banyak yang lain. Saya sungguh-sungguh percaya bahwa kota privat atau daerah-daerah otonom yang sama, seperti kota-kota sewaan, Seasteading, atau zona LEAP, tidak terelakkan. Orang-orang dari semua kelompok sosial dan ekonomi selamanya tidak akan setuju dirampas, diganggu, dan dibimbing oleh kelas politik, tanpa pernah memiliki pilihan yang bermakna. Kota privat adalah alternatif yang damai dan sukarela yang bisa mengubah masyarakat kita tanpa revolusi atau kekerasan – atau bahkan konsensus mayoritas. Dugaan saya: kita akan melihat kota privat pertama dalam sepuluh tahun ke depan. Saya berharap bisa ketemu kamu di sana.

diterjemahkan oleh amato dari https://fee.org/articles/private-cities-a-path-to-liberty/

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s